Kartu Prakerja sebagai janji Politik dari Presiden Jokowi telah ditunaikan lewat Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang ” Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sejak 26 Februari 2020.
Berikut sikap Partai Nasdem terkait dengan Program tersebut di saat Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia.
1. DPP Partai Nasdem tetap memandang bahwa Program Kartu Prakerja adalah Program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah Covid -19. Keberdaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa Pandemi.
2. Namun, dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai Nasdem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyediaan layanan (Provider). selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazzard). Oleh karena itu, DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan peneyedia layanan tersebut dihentikan. Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut di ubah menjadi bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK. Selain lebih relelvan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5, 6 juta penerima manfaat. dengan demikian tujuan dan target dari pelaksanaan program Karti Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Corona.
3.Bersamaan dengan itu Partai Nasdem menginginkan agar Program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assesment dari Kementrian tenaga kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan. Asessement ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pu kebutuhan pelatihan daring masih dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informartika.
4. Partai Nasdem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaannya Program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak masalah di kemudian hari. Evaluasi ini menjadi penting agar dala pelaksanaannya ke depan, Program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih di ukur keberhasilnnya. Untuk itu, DPP Partai Nasdem meminta Fraksi Partai Nasdem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program Kartu Prakerja berlangsung.
Jakarta, Jumat 1 Mei 2020
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR-RI
Ahmad M Ali
