Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo dinilai memiliki visi yang baik dalam pembangunan, namun tak punya visi yang jelas dalam hal keselamatan masyarakat di tengah wabah Virus Corona. Kegagapan para menterinya disebut turut andil dalam situasi itu.
Sejak wabah Corona melanda, Pemerintah dihujani kritik karena malah mendahulukan kebijakan terkait perekonomian ketimbang keselamatan warga, serta cenderung menganggap enteng wabah.
Misalnya, diskon tiket pesawat, membayar influencer. Jokowi dan para pejabat juga bersikukuh Indonesia bebas Corona dan mengundang dunia berkunjung ke Nusantara.
Setelah mengumumkan dua WNI pertama positif Virus Corona, Jokowi dan para menteri tetap enggan membuka seluas-luasnya data soal sebaran korban Corona serta tak mau menerapkan lockdown atau isolasi total. Padahal, masyarakat perlu tahu lokasi-lokasi yang perlu dihindari atau diwaspadai.
Presiden berdalih tak ingin masyarakat panik. Jubir pemerintah khusus terkait wabah Corona, Achmad Yurianto, beralasan bahwa Corona bukan soal asal daerah, tapi sebaran orang per orang.
Pemerintah juga membuat protokol komunikasi yang menyebutkan bahwa semua informasi harus seizin pusat. Tes Corona pun diklaim hanya bisa dilakukan di segelintir fasilitas laboratorium.
Di saat yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan beberapa kepala daerah aktif membagi informasi, baik soal sebaran daerah wabah maupun korbannya, meminta tes Corona secara massal di daerah, serta meliburkan sekolah dan perkantoran.
Jokowi, pada Minggu (15/3), kemudian meminta pemda menetapkan sendiri statusnya dalam penanganan Corona, serta memanfaatkan rumah sakit daerah untuk tes virus itu. Selain itu, Jokowi mengeluarkan imbauan kepada warga untuk bekerja dari rumah, dan bukannya memerintahkan perusahaan-perusahaan untuk mengubah sistem kerja menjadi ‘teleworking’.
